Sejak tanggal 4-7 Juni 2018, mahasiswa Universitas Negeri Semarang telah melakukan aksi “Menolak Uang Pangkal” di depan Gedung Rektorat, Universitas Negeri Semarang. Aksi ini dilakukan selama 4 hari, pada hari pertama, massa aksi yang telah menunggu dari pagi hingga sore tidak berhasil menemui Rektor UNNES. Keesokan harinya, massa aksi yang sebelumnya memutuskan untuk menginap di Gedung Rektorat sebagai bentuk komitmen dalam menolak uang pangkal mulai mendapat tindakan represif dan intimidasi. Pada hari ketiga kemudian terdapat tindakan intimidasi berupa pemanggilan kepada empat orang massa aksi, hingga pada hari keempat Rektor UNNES tetap tidak ingin menemui massa aksi. Puncaknya pada sore hari, terjadi tindakan represif kepada massa aksi yang dilakukan oleh pihak keamanan kampus, polisi, dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya.

Berdasarkan press release yang dikeluarkan oleh pihak BEM KM UNNES, latar belakang adanya aksi ini adalah dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 245/K/2018 Tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)/Uang Pangkal (UP) Per Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Universitas Negeri Semarang. Melalui keputusan ini, pihak kampus menekankan adanya penarikan uang pangkal bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan mahasiswa jalur mandiri sebesar 5 juta hingga 25 juta. Jika merujuk pada Peraturan Menristekdikti Nomor 39 Tahun 2017, tentunya ada inkonsistensi dalam kebijakan ini, mengingat dalam peraturan tersebut pihak kampus boleh menarik uang pangkal tetapi berdasarkan kemampuan ekonomi dan tidak bersifat wajib, sedangkan di UNNES sendiri terdapat perbedaan proses implementasi kebijakan yang pertimbangannya selain kemampuan ekonomi juga pada akreditasi prodi, jumlah peminat dan lain-lain.

Hal inilah yang menyebabkan serangkaian aksi “Menolak Uang Pangkal” dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang untuk memperjuangan tuntutan-tuntutan mereka, yakni:

  1. Menuntut tidak adanya pemberlakuan uang pangkal atau pungutan lain, selain uang kuliah tunggal (UKT), di Universitas Negeri Semarang (UNNES).
  2. Menuntut pemberlakuan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sesuai dengan kondisi perekonomian mahasiswa/orang tua mahasiswa/wali mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa di Universitas Negeri Semarang.
  3. Menuntut pencabutan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 245/K/2018/ dan Rektor melibatkan mahasiswa UNNES dalam perancangan SK atau peraturan Rektor soal biaya kuliah mahasiswa.
  4. Menuntut transparansi anggaran makro,mikro, dan penentuan uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Negeri Semarang (UNNES).
  5. Menuntut untuk melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dan bersentuhan dengan mahasiswa.
  6. Menuntut bahwa tak ada segala bentuk pembungkaman yang mengancam nilai demokrasi dan kebebasan akademik di dalam kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Terkait dengan hal tersebut kami berpendapat bahwa pada tingkat perguruan tinggi, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih menjadi persoalan. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan penarikan uang pangkal. Ketidakjelasan standarisasi biaya kuliah bagi masing-masing mahasiswa menjadi salah satu penyebabnya. Transparansi dan akuntabilitas dari pihak perguruan tinggi juga seringkali menutup akses mahasiswa untuk memperjuangkan biaya yang lebih berkeadilan. Kebijakan penentuan biaya kuliah kerap diputuskan tanpa mempertimbangkan kondisi perekonomian mahasiswa.

Selain itu, tindakan represif yang dilakukan untuk meredam aksi penolakan dari mahasiswa bukanlah tindakan yang patut dilakukan baik di lingkup perguruan tinggi atau di manapun. Tindakan ini menghilangkan hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya dan memperoleh rasa aman atas apa yang dilakukannya. Sehingga dari peristiwa tersebut dan berbagai informasi yang bergulir, kami melakukan pembacaan situasi yang terjadi dan menyimpulkan bahwa:

  1. Adanya pemberlakuan uang pangkal atau pungutan lain selain uang kuliah tunggal (UKT).
  2. Tidak adanya transparansi dan pelibatan mahasiswa oleh pihak Perguruan Tinggi dalam pembuatan kebijakan yang bersentuhan dengan mahasiswa.
  3. Adanya tindakan represif dan pembungkaman yang mengancam kebebasan akademik di dalam kampus Universitas Negeri Semarang.

Sikap HMI Komisariat FISIPOL UGM

Maka berdasarkan pembacaan situasi tersebut, kami HMI KOMISARIAT FISIPOL UGM memiliki sikap:

  1. Mendukung aksi “Menolak Uang Pangkal” yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES)
  2. Menuntut transparansi dari pihak rektorat Universitas Negeri Semarang (UNNES) terkait standarisasi kebijakan uang pangkal dan UKT dengan melibatkan pihak mahasiswa.
  3. Mengecam segala tindakan represif dan pembungkaman terhadap seluruh mahasiswa Univesitas Negeri Semarang (UNNES).

Semoga kita terus berada dalam lindungan Allah SWT.

Sleman, 09 Juni 2018

Pengurus Harian HMI Komisariat FISIPOL UGM

Cabang Bulaksumur Sleman

178 views