Sikap HMI Komisariat FISIPOL UGM terhadap Aksi pembatasan berpendapat yang dilakukan kepada Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta

Masih lekat diingatan kita saat tahun lalu di Yogyakarta memiliki masalah dengan saudara kita sesama bangsa Indonesia. Tindakan yang telah terjadi saat itu, yaitu tindakan pembubaran aksi dan pengepungan asrama mahasiswa Papua yang dilakukan oleh aparat polisi dan ormas reaksioner,merupakan bentuk penyangkalan dari kebebasan berpendapat yang dijunjung oleh manusia Indonesia. pembubaran aksi dan pengepungan sudah beberapa kali terjadi, terakhir 15 Juli 2016 .Kemudian hari ini, 7 April 2017 terjadi lagi aksi pembubaran sepihak yang dilakukan terhadap teman-teman Mahasiswa dari Papua yang mengutarakan suara dan aspirasi untuk daerahnya.

Sebagai seorang insan, kita dituntut selalu bersyukur atas segala anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Menyuarakan pendapat adalah salah satu bentuk mensyukuri karunia Tuhan berupa akal dan pengetahuan. Dengan berpendapat kita berfikir,mengolah pengetahuan untuk menyuarakan pemikiran, menentukan sikap dan membela yang menjadi hak kita. Maka sejauh pemikiran disampaikan dengan bertanggungjawab, tidak boleh ada paksaan untuk menghalangi atau memberangus pendapat dan aspirasi seseorang.

Islam pun berpandangan, seorang manusia memiliki hak dan bahkan harus berpikir dan berpendapat terhadap apa yang dialaminya. Pada kebanyakan ayat-ayat Al-Qur’an menyeru manusia untuk berinteleksi, berpikir, berpendapat dan berkontemplasi tentang penciptaan semesta.Selain itu, tugas seorang insan juga terletak pada sikap adil pada sesama. Kedudukan manusia terhadap sesamanya tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak juga dibedakan warna kulit, harta, golongan, atau suku. Tapi sepertinya Negara belum bisa hadir dalam permasalahan yang tak henti-hentinya ini.

Negara Indonesia berlandaskan Pancasila,menjunjung tinggi demokrasi dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh warga negara harus diperlakukan adil di berbagai bidang. Termasuk warga Papua. Pemerintah bertanggung jawab melindungi hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin pada Pasal 28 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu yang bisa dipandang dari beberapa urusan, baik yang umum maupun khusus. Pendapat dan apa yang didengar dari pihak lain, merupakan hak setiap individu dalam menghormati pemikiran serta perasaan.

Aparat mengatakan ini adalah bentuk pengamanan, tetapi justru membuat demonstran dari Papua tidak merasa aman, Hal ini merupakan salah satu bentuk kekeliruan. Bagaimana tidak Indonesia yang sering mengagung-agungkan demokrasi dan kebebasan berpendapat namun demokrasi dan kebebasan itu sendiri dikekang oleh negara? Hal ini merupakan salah satu bentuk miskonsepsi demokrasi jika masih ada beberapa aktor yang melakukan tindakan represif seperti kejadian di Kampus UGM beberapa saat lalu ini. Para demonstran dari Papua bahkan diburu dan dikejar-kejar sampai ke dalam Kampus. Inikah ironi dari kebebasan berpendapat?

Bentuk penyampaian aspirasi secara damai oleh teman-teman Papua semestinya disikapi dengan bijak. Negara dan oknum ormas tidak perlu berlebihan, kebakaran jenggot, dengan melakukan tindakan represif. Aksi pengejaran dan ricuh adalah berlebihan dan justru menambah keresahan di Yogyakarta terutama ruang akademik di Kampus. Menciptakan ruang demokrasi yang sebenarnya sangat tidak bijak jika sebagian kelompok membatasi kelompok lain yang tidak sesuai dengan wacana mayoritas. Hal ini merupakan kritik bagi Indonesia yang butuh perlindungan terhadap kebebasan demokrasi.

Kemudian, reaksi berupa tindakan rasis dan diskriminatif sama sekali tidak bisa dibenarkan.Tindakan yang demikian sungguh telah mencoreng nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga menciderai kebhinekaan yang kita junjung bersama.Sekali lagi ditegaskan, mereka merupakan penduduk Indonesia. Masyarakat Papua juga bagian dari Indonesia. Kedudukannya setara dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Negara wajib memenuhi segala hak adan kebutuhan seluruh rakyat dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lini kehidupan lainnya.

Yang perlu dilakukan seharusnya adalah lebih mendekatkan diri terhadap permasalahan yang telah terjadi. Tentunya aspirasi teman-teman Papua tersebut menjadi lampu peringatan bagi Pemerintah bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah dibumi Papua. Pemerintah dan elemen masyarakat lainya sebaiknya bijak bersikap dalam menghadapi segala bentuk aksi setiap elemen masyarakat. Dan tidak memperkeruh keadaan apalagi membuka ruang bagi provokasi di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, selain menutup hak kebebasan berpendapat para demonstran Papua, tindakan berlebihan justru akan menghadirkan potensi efek domino yaitu stigma dan diskriminasi bagi masyarakat Papua. Sikap dan pendekatan aparat terhadap masyarakat yang berdomisili di luar daerahnya Papua semakin memperburuk peran negara sebagai pelindung warganya. Pendekatan yang mengarah pada tindak represif dan kekerasan harus disudahi. Cara demokratis yang perlu dikedepankan. Kehidupan bernegara selayaknya tidak bisa dibangun di atas penindasan oleh anak bangsa terhadap sesama anak bangsa lainnya. Seluruh elemen masyarakat hendaknya saling menjaga perdamaian. Tidak terbakar oleh provokasi oknum-oknum reaksioner yang menyulut tindak rasialisme, diskriminasi dan kekerasan.

Dan dengan ini kami dari HMI Komisariat FISIPOL UGM mengutuk segala bentuk kekerasan, pembatasan berpendapat dan diskriminasi terhadap seluruh elemen bangsa Indonesia termasuk kejadian terhadap Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta yang melakukan Aksi di Bunderan UGM hari ini.

Wallahu alam bissawab

110 views