Sumber : www,ham.go.id

Oleh : Tauchid Komara Yuda

 

Pembicaraan LGBT kembali menyeruak kembali dalam wacana politik tanah air. Terutama terkait dengan adanya indikasi lima fraksi yang menyetujui UU LGBT (Aminuddin dalam Republika, 23/01).  Hemat saya, sikap terhadap LGBT harus dimulai dengan kontemplasi serius untuk membongkar paham demokrasi. Selama ini, demokrasi diklaim sebagai paham alternatif yang paling ‘bebas nilai’, sehingga dapat menjamin hak maupun kebebasan individu, termasuk kaum LGBT. Parameter demokratisnya suatu negara pun akan selalu memperhitungkan hal ini. Lantas benarkah harus selalu begitu?

Mahzab bebas nilai hakekatnya merupakan warisan pemikiran abad pencerahan, yang merevisi total otoritas teokratik dalam pengaturan kehidupan masyarakat Barat. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya kontrak sosial untuk membenanmkan agama dalam urusan privat, dan menjunjung tinggi sekulerisme. Seiring berjalannya waktu, mahzab bebas nilai ini pada akhirnya hanya dianggap mitos belaka manakala berhadapan dengan era dimana kebenaran-kebenaran yang ada menjadi relatif. Termasuk kebenaran dari ajaran bebas nilai itu sendiri. Contohnya Amerika Serikat, yang dalam bilik akademis diklaim sebagai laboratorium terbaik bagi berkembangnya demokrasi. Nyatanya pesta elektoral tahun 2016 justru menunjukan kesan yang jauh dari kata bebas nilai. Sebab isu SARA masuk menjadi preferensi bagi terpilihnya Donald Trump.

Sementara Indonesia memiliki versi lain, demokrasi lahir bukan untuk merevisi paham teokratik yang mengekang kebebasan masyarakat. Demokrasi lahir dan tumbuh bersama dengan para cendikawan untuk mengatasi persoalan bangsa dari masa ke masa. Hal inilah yang kemudian dapat menjelaskan mengapa atribut nilai akan selalu ada dalam keseharian masyarakat Indonesia.

Untuk lebih memudahkan pembaca memahami pesan yang saya ingin sampaikan, perkenankan saya memberikan analogi sederhana. Ketika lima orang bersepakat untuk membuat suatu grup musik bergenre jazz misalnya. Tentu kesepakatan itu akan menjadi pakem dalam mengekspresikan lagu-lagu yang dimainkan dalam grup. Meskipun begitu, bukan berarti, penggemar musik rock atau dangdut dilarang untuk datang dan menyaksikan pertunjukan musik jazz tersebut. Genre apapun diperkenankan untuk hadir, mereka boleh mengusulkan agar lagunya tidak itu-itu saja. Hanya saja, mereka tidak punya wewenang untuk merubah genre jazz yang sudah disepakati.

Analogi tersebut sama halnya dengan historisitas politik kebangsaan Indonesia, yang sejak awal para founding father kita menyepakati bahwa hak-hak masyarakat dilingkupi oleh norma Ketuhanan. Dan norma Ketuhanan, atau, juga yang boleh disebut sebagai norma religiusitas yang ada di Indonesia menyepakati untuk tidak merekognisi LGBT dalam konstitusi. Meskipun tidak merekognisi, bukan berati mereka dijauhkan dari hak dasarnya dalam statusnya sebagai warga negara biasa seperti ikut pemilu, ataupun mendapat jaminan sosial. Mereka hanya tidak direkognisi atas status ‘istimewanya’ sebagai kaum LGBT, salah satunya legalitas pernikahan sesama jenis.

Dus, inilah yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat. Yang perlu dicatat, demokrasi ibarat sebuah adonan yang dapat diolah menjadi banyak kreasi makanan unik, tidak harus kue.

Tulisan telah diterbitkan di Harian Republika, Senin 29 Januari 2018

170 views