Sejenak, anggaplah kita hadir dalam ruang sidang BPUPKI, melihat dan mendengarkan dengan ajeg para founding fathers berembug. Anggaplah kita mendengar seksama pertanyaan Radjiman kepada peserta sidang “Bilamana kita akan merdeka, seperti apa yang kita bangun? Apa yang akan menjadi philosopische gronslag Indonesia ketika merdeka nanti?”. Pertanyaan tersebut tidak menemukan jawaban yang memuaskan hingga sidang memasuki penghujung hari terakhir. Pada tanggal 1 Juni, dalam rapat terakhir, Soekarno dengan berapi-api menyampaikan pidato mengenai konsepsinya tentang landasan falsafah bernegara. Soekarno pada awalnya berpidato secara aklamasi, tanpa menggunakan judul, hinngga ketika Radjiman yang juga merupakan peserta sidang saat itu menyebut pidato tersebut sebagai “Lahirnya Pancasila”, yang kemudian dikenal dengan momentum lahirnya Pancasila, yang kita rayakan hingga saat ini. Akhirnya kita tahu, selain berpidato, yang dilakukan Soekarno ialah memecah kebuntuan.

Soekarno, dalam autobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, menyatakan “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah”. Artinya, perdebatan mengenai siapa pencetus Pancasila hanyalah buang-buang waktu, tentu karena ia sendiri (pancasila) hanya dapat ditemukan apabila “digali dari sedalam-dalamnya bumi ibu pertiwi”. Ia adalah anak kandung bumi Indonesia. Ia adalah nilai-nilai luhur yang dibangun dan dibentuk terus-menerus oleh budaya dan kepribadian masyarakat kita. Oleh karena itu, penafsiran atas pancasila tak kunjung selesai dan tak boleh selesai. Ia mesti digali sewaktu-waktu. Ia penakaran yang dialektis.

Namun karena kebebasan tafsirnya, ia seringkali jadi alat penguasa untuk mendisiplinkan. Di era Soeharto, 30 tahun lalu, kita mengenal pemberlakuan Pancasila sebagai Asas Tunggal yang kemudian ditolak mentah oleh berbagai golongan masyarakat, utamanya sayap islam. Siapapun yang tidak tunduk akan dicerabut dan dibubarkan. Ini adalah upaya de-Soekarnoisasi pancasila oleh Soeharto supaya pancasila tidak terlalu kekiri-kirian dan mendukung pembangunan. Kini, setelah belajar banyak dari Soeharto, kita paham cara berpikirnya: apabila sebuah golongan bertentangan atau resisten dengan rezim, maka rezim harus memiliki segala sumberdaya agar mereka dibatasi. Maka di sini pancasila mendapatkan kesaktiannya. Ia berhenti jadi landasan falsafah dan berubah jadi pedoman tingkah laku.

Dalam Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State, David Bourchier mencoba untuk memahami praktik-praktik dari konsep negara integralistik yang berkembang di Indonesia. Dalam konsep integralistik tersebut, negara dan masyarakat dianggap sebagai sebuah kesatuan yang organik, karena itu pula pemerintah perlu untuk mengawasi segala gerak-gerik masyarakatnya agar senantiasa se-iya-sekata dengan penguasa. Konsekuensinya adalah gagasan orwellian tersebut akan bertentangan dengan kebebasan sipil dan demokrasi. Sampai di titik inilah pancasila berubah dari sebuah landasan falsafah bernegara jadi alat rezim untuk kebutuhan pendisiplinan, penertiban, dan, yang sering kita jumpai: pembungkaman. Kemudian, tanpa pikir panjang, kita merayakannya melalui “Aku Indonesia, Aku Pancasila” seolah-olah kita lebih toleran, lebih pluralistik, lebih pancasilais. Tapi dapatkah kita tersadar, yang kita lakukan hanyalah mengantamkan tongkat rotan kepada mereka, yang liyan, agar patuh dan diam. Karena hal itu, kita tak ubahnya anak kandung orde baru dan kita, secara sadar maupun tidak, merayakannya.

 

265 views