Klik untuk mengunduh file notulen versi pdf

Rabu, 27 September 2017, Pukul 20.00-22.00 | Tempat: Sekretariat HMI Komisariat FISIPOL UGM | Pembicara: Faizal Akbar & Michael Raffy S. | Moderator : Galih Kartika |Notulis : Dikki Apriyanto

 I. Pengantar Diskusi

Bulan September akan selalu mengingatkan kita pada memori traumatik bangsa ini: peristiwa kekerasan massal 1965. Terlebih pembahasan mengenai sejarah kelam tersebut akhir-akhir ini kembali diungkit dan menuai polemik. Dalam pembacaan sejarah 1965, kita akan menemui berbagai versi tafsir sejarah yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Tidak mudah untuk menyimpulkan peristiwa itu. Selain keterbatasan fakta yang diperlukan untuk mendukung teori, politisasi peristiwa itu juga bukan suatu kemustahilan (Sulastomo, 2006). Oleh karenanya, mempelajari sejarah secarah kritis dan menyeluruh menjadi penting, agar kita mampu menyikapi isu ’65 dengan lebih bijak.

Diskusi ini akan fokus pada pada era 1963-1966.  Kurun waktu ini dipilih, karena masa itu menjadi pusat perhatian sejarah, ketika dinamika politik terjadi menyertai pergantian kekuasaan politik dari era kepemimpinan Presiden Sukarno ke masa Orde Baru (Alfian, 2013:2). Dinamika politk yang berlangsung bukan hanya kontestasi antara kekuatan domestik tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertarungan politik internasional.

Dalam catatan sejarah gerakan Islam, khususnya HMI, tahun 1963-1966 adalah periode penuh prahara (Alfian, 2013). HMI sebagai bagian dari gerakan Islam waktu itu, ikut terseret dalam pusaran ketegangan politik yang juga melibatkan Soekarno, PKI, dan militer. Bahkan konflik antara HMI dan PKI beserta underbownya begitu panas. Hingga sampailah pada persimpangan sejarah yang begitu genting: 30 September 1965. Konstelasi politik sejak saat itu berubah. Dan turut membentuk wajah perpolitikan indonesa hari ini. Termasuk posisi dan relasi antara kekuatan-kekuatan politik pada hari ini.

Dari latar belakang di atas, diskusi ini akan dipantik dengan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana dinamika yang berlangsung dilihat dari sejarah gerakan Islam dan narasi sejarah alternatif? Kedua, bagaimana relasi dan kepentingan antar aktor yang terlibat? Dan ketiga, bagaimana dinamika kala itu dilihat dari konstelasi geopolitik?

II. Rangkuman Diskusi

Diskusi ini menghadirkan dua pembicara. Pembicara pertama, Faizal Akbar. Ia adalah mahasiswa Departemen Politik & Pemerintahan FISIPOL UGM 2012 yang menulis skripsi tentang Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga think tank yang menyokong berdirinya Orde Baru. Faizal berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh CSIS yang dahulu turut terlibat dalam dinamika politik menuju lahirnya Orde Baru. Oleh karena itu dalam diskusi ini ia menjelaskan bagaimana perseteruan politik yang memuncak di tahun 1965 menjadi pijakan haluan politik dan kebijakan Orde Baru kemudian. Sedangkan pembicara kedua adalah Michael Raffy, mahasiswa Hubungan Internasional FISIPOL UGM 2015. Pada diskusi ini Raffy memaparkan tafsir sejarah alternatif dalam melihat peristiwa 1965 dan konteks geopolitik kala itu.

Pembicara pertama memilih alur mundur dalam penjelasannya. Pembahasan dimulai dari Orde Baru lalu menarik ke akar konflik politik di tahun 1963-1966. Kemudian dilanjut pembahasan dari pembicara kedua.

  • Akar Kebijakan Stabilitas Politik Orba (1971)

Stabilitas politik adalah salah satu dari Trilogi Pembangunan Orba. Untuk mewujudkan stabilitas politik, rezim Orba melakukan tiga hal: De-Ideologisasi, De-Politisasi, dan De-Radikalisasi. Dampaknya, pembicaraan ideologi politik di tengah masyarakat menjadi tabu. Melalui kebijakan floating mass serta penyederhanaan partai, rezim membuat masyarakat menjadi apolitis dan partai politik tercerabut dari basisnya. Selama 32 tahun proses ini berlangsung, tak heran jika hari ini masyarakat kita tak terbiasa dengan perdebatan ideologis. Apalagi menyangkut pembahasan ideologi yang dicap terlarang.

Orde Baru tentu saja tidak ingin mengulangi sejarah Rezim Soekarno. Di mana benturan ideologi antar kekuatan politik begitu keras dan menimbulkan instabilitas politik. Dan tentu saja Orba tidak ingin membuka kesempatan gerakan 30 September 1965 terulang. Maka rezim membangun stabilitas politik dengan De-Ideologisasi, De-Politisasi, dan De-Radikalisasi. Secara sistemik segala sesuatu yang berkaitan dengan PKI dilarang.  Bahkan segala unsur-unsur Soekarno, termasuk pemikirannya turut dilucuti.

Lalu, ada juga konteks lain yakni krisis ekonomi yang harus ditangani dan orientasi Orba sendiri yang mengarah pada rezim developmentalisme. Maka kebijakan stabilitas politik sangat penting untuk memuluskan pertumbuhan ekonomi dan mengamankan investasi.

  • Tahun-tahun Penuh Prahara (1963-1966)

30 September 1965. Hari itu menjadi hari yang tidak kunjung berakhir. Tahun 1965 menjadi tahun yang abadi dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Sampai saat ini kita selalu membincangkannya. Tahun ini menjadi sangat penting karena menjadi persimpangan sejarah bangsa Indonesia. Formasi identitas dan konfigurasi politik Indonesia hari ini berakar pada peristiwa itu.

Ada tiga kekuatan besar yang berkontestasi di tahun 60-an yaitu Soekarno, PKI dan Militer. Militer khususnya Angkatan Darat dengan tokohnya A.H. Nasution semakin kuat setelah berperan menumpas berbagai pemberontakan  pada rentang 1957-1960. Sementara PKI terus tumbuh menjadi salah satu  partai terbesar di Indonesia dan partai komunis terbesar ketiga di dunia yang belum berkuasa. Menurut penuturan Yusuf Wanadi, PKI diprediksi menjadi partai terbesar di Indonesia pada tahun 1967. Dalam arena politik saat itu Soekarno ingin mempertahankan konsep politik NASAKOM. Ia memilih menggandeng PKI dan selalu waspada dengan pergerakan Militer.

Lalu di mana kekuatan Islam? Partai Islam terbesar yaitu Masyumi dibubarkan di awal 1960-an karena keterlibatan elitnya dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA. Satu musuh besar PKI tereliminasi pada tahap ini. Sepertinya PKI merasa di atas angin dan mencoba menyingkirkan kekuatan Islam yang tersisa, salah satunya HMI. Kala itu PKI beserta ormas-ormasnya mendesak pembubaran HMI. Konfrontasi hingga tingkat lokal tak terhidarkan. Bentrokan antar kedua belah pihakpun sering terjadi. Kondisi inilah yang perlu kita pahami mengapa senior-senior HMI begitu anti pada PKI. Karena mereka menghadapi konflik secara langsung.  Konflik HMI vs PKI turut membentuk solidaritas umat Islam di sisi HMI. Pada pergulatan selanjutnya, Militer semakin dekat dengan kelompok Islam dalam menghadapi PKI. Ingatan tentang peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 menjadi pendorong mobilisasi kekuatan Islam melawan PKI. Selain kelompok Islam, kelompok Katholik, milisi sipil dan gerakan mahasiswa juga menjadi kekuatan yang berperan dalam melawan PKI.

Sementara itu kesehatan Soekarno dikabarkan menurun. Kondisi ekonomi juga semakin memprihatinkan karena terjadi inflasi yang parah. Kondisi inilah yang melahirkan spekulasi politik tentang akan adanya kudeta dari militer. Pilihan bagi Militer dan PKI kala itu tinggal menunggu kesempatan mana yang lebih dahulu merebut kekuasaan.

Gerakan 30 September 1965 dianggap keputusan keblinger para elit PKI, dalam hal ini D.N. Aidit dan Biro Khususnya. Keputusan gerakan ini tidak banyak diketahui oleh pemimpin partai yang lain. Ini adalah aksi yang gagal karena persiapan tidak matang dan eksekusinya kacau. Hasilnya pembunuhan para jendral menjadi dalih pembalasan dari pihak Militer untuk melibas seluruh kekuatan PKI dan menjadi momentum mengambil alih rezim Soekarno. Pasca peristiwa tersebut jatuh banyak korban, termasuk mereka yang tidak terlibat dengan G 30 S ataupun PKI. Pembubaran PKI oleh Soeharto sendiri juga dikritik Soekarno karena, Soeharto hanya diberikan otoritas untuk menjaga ketertiban, bukan untuk melancarkan tujuan politiknya.

Di kubu militer sendiri Soeharto dan anak buahnya adalah kelompok yang tidak begitu diperhitungkan oleh Soekarno sebelumnya. Soekarno lebih fokus pada Nasution. Tapi pada momentum inilah Soeharto  berhasil memotong jalur Nasution.

  • Ekonomi-politik dan Geopolitik

Orde Baru yang dibangun oleh militer adalah keniscayaan dari kondisi politik dan ekonomi Orde Lama. Perebutan kekuasaan dari Sokarno oleh militer menjadi mungkin terjadi karena posisi militer (AD) sendiri yang semakin berpengaruh di arena politik.  Kondisi politik rezim Soekarno memungkinkan AD kuat. AD tidak hanya semakin kuat secara politik tetapi juga ekonomi, ketika berhasil menguasai pos-pos BUMN kala itu. Kemudian, kebijakan ekonomi Orba juga keniscayaan dari kondisi ekonomi Orde Lama. Ketika berhasil merebut kekuasaan, Soeharto harus menyelesaikan persoalan ekonomi warisan Rezim Soekarno yang sangat parah. Inflasi dan utang begitu besar. Maka langkah pertama yang ia lakukan adalah membuka keran investasi selebar-lebarnya dan menjual aset-aset besar negara salah satunya Freeport. Dan saat itu negara yang paling mungkin memberikan bantuan finansial adalah Amerika Serikat. Pembunuhan massal seluruh pendukung PKI dan simpatisannya pasca G 30 S, menurut John Roosa adalah cara Soeharto menunjukkan keseriusan dan kesetiaan kepada Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat sendiri jelas telah membidik Indonesia sebagai negara yang perlu dikuasai baik politik dan ekonominya.

Perseteruan Militer dan PKI juga dipengaruhi kepentingan ekonomi. PKI beserta simpatisannya sering melakukan “aksi sepihak” merampas tanah untuk melancarkan Land Reform dan nasionalisasi. Aksi tersebut tentu saja mengundang perseteruan dengan tuan tanah dan pengelola yang biasanya juga berasal dari kalangan tentara. Memukul balik PKI adalah cara mengamankan kepentingan ekonomi.

Konteks internasional saat itu terjadi perang dingin, antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Tiongkok. Di Asia sendiri tengah berlangsung perang Vietnam dan Korea. Dalam perebutan pengaruh ideologi dan kekuasaan di Asia, Indonesia menjadi titik penting. Posisi Indonesia menjadi sangat penting di mata Amerika Serikat karena Indonesia sedang mengarah ke “kiri”. Itu dapat ditengarai dari pertama, pemerintah Indonesia dan militernya sangat tergantung bantuan dari Uni Soviet. Kedua, PKI yang semakin kuat adalah partai komunis terbesar di dunia dan belum berkuasa.  Ketiga, PKI yang dipimpin  D.N. Aidit semakin merapat ke Tiongkok. Maka Amerika Serikat sangat perlu mencegah perkembangan komunisme di Indonesia jika tidak ingin Asia digulung gelombang komunisme. Pada kondisi geopolitik inilah tangan Amerika Serikat melalui CIA turut andil dalam peristiwa G 30 S dan tragedi kemanusiaan setelahnya untuk memusnahkan komunis hingga ke akar-akarnya.

III. Penutup

Peristiwa 30 September 1965 adalah pertumbukan berbagai kepentingan yang rumit, tidak hanya kekuatan politik domestik tetapi juga internasional. Sulit menafsirkan peristiwa itu secara tunggal. Seluruh kesalahan juga tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan pada satu pihak saja. Masing-masing menyumbang kesalahan. Begitu juga dengan siapa yang paling pantas disebut korban. Yang diperlukan hari ini adalah kesempatan mempelajari sejarah bangsa ini dengan terbuka dan kritis. Itu penting karena, politisasi isu kebangkitan PKI, komunisme, dan isu identitas lainnya selalu dibangun memanfaatkan rendahnya literasi masyarakat. Terakhir, tugas generasi kita adalah mengakhiri dendam dan kebencian, agar pertumpahan darah sesama anak bangsa tidak terulang di masa depan.

    

Rekomendasi Bahan Bacaan:

Alfian, Alfan. 2013. HMI 1963-1966: Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara, Jakarta: Kompas

Anderson, Benedict. 1971. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia

Feith, Herbert dan Lance Castles. 1998. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta: LP3ES

Cribb, Robert. 1990. The Indonesian Killings 1965-1966: Studies from Java and Bali

Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan

John Roosa. 2006. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto

Kammen, Douglas dan McGregor, Katherine. 2012. The Contours of Mass Violence Indonesia: 1965-1968

Mortimer, Rex. 2006. Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965

Sitompul, Agusalim. 1995. Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam tahun 1947-1993, Jakarta: Intermasa

Sulastomo. 2008. Hari-hari yang Panjang,  Transisi Orde Lama ke Orde Baru, Sebuah Memoar, Jakarta: Kompas

Sulastomo. 2006. Di Balik Tragedi 1965, Jakarta: Yayasan Pustaka Umat

67 views