Sumber : www.lagaligopos.com

Ditulis oleh : Rosemeini Heraningtyas

Pada beberapa tahun terakhir gangguan lingkungan semakin meningkat, seperti kebakaran hutan, peningkatan polusi, dan pencemaran lingkungan. Namun,  fenomena yang tengah hangat menjadi sorotan adalah degradasi hutan. Jika kita lihat di Indonesia sendiri telah kehilangan sekitar 1,1 juta hektar hutan dan 43 juta hektar hutan menjadi lahan kritis. Hal tersebut berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia  terjadi 2 juta hektar pertahun . Perlu kita ketahui kerusakan lingkungan disekitar kita justru bertambah parah, ditambah dengan menjamurnya pembukaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar global yang semakin meningkat.

Berdasarkan temuan data statistik kehutanan terdapat  pelepasan hutan secara parsial untuk perkebunan seluas 1.136.956 hektar dan maraknya peningkatan izin untuk pertambangan. Munculnya fenomena tersebut perlu dipertanyakan lagi. Apakah pemerintah benar-benar serius menangani gangguan lingkungan dengan kebijakan mereka secara maksimal?

Disisi lain, pemerintah masih saja menetapkan kebijakan yang berpihak pada investor. Seperti halnya penetapan kebijakan yang tidak mengurangi jumlah izin baru selama berlakunya monatorium pada hutan primer. Terbukti dengan adanya pelepasan izin kawasan hutan menjadi perkebunan, tanaman industri, dan area tambah (I Nengah Surati, n.d). Ditambah lagi ide dan pemikiran dari pemerhati lingkungan di Indonesia hanya tersalurkan melalui lembaga-lembaga tertentu, yang kebanyakan non pemerintah, dan jika lembaga pemerintah pun belum dapat merepresentasikan masyarakat yang selama ini mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan dengan menunjukan hasil yang maksimal. Sehingga kita membutuhkan wadah aspirasi khusus untuk memperjuangkan tujuan yang sama, yaitu isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia, seperti hal nya di negara-negara lain.

 

Menengok Green Party di Negara Maju

Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui arti partai politik. R.H. Soltau mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, dimana bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum organisasi (Surbakti, 2010:148). Green Party atau Partai Hijau dapat dikatakan suatu entitas politik yang mengangkat isu-isu lingkungan dalam pemilihan umum. Sebagai contoh Green Party di Amerika Serikat, mereka tidak hanya sekedar mengangkat isu politik tetapi juga mengangkat isu-isu terkait lingkungan untuk pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat melalui sepuluh nilai yang menjadi kunci fokus Green Party yang memuat kebijaksanaan ekologi dalam poin ke tiga.

Kebijakan ekologi yang diangkat oleh Green Party tidak semata-mata sebagai tujuan politik saja, tetapi mereka juga menjaga keseimbangan ekologi untuk mendukung keberlanjutan. Isu-isu kritis yang menjadi fokus meliputi perubahan iklim, energi, isu nuklir, transportasi, 3R ( Reduce, Reuse, Recycle), udara bersih, isu ozon, tata guna lahan, air, konservasi hutan, pelestarian flora fauna, dan lain-lain. Memang Green Party sendiri tidak sebesar partai-partai lain di Amerika, namun dengan adanya Green Party memberikan representasi masyarakat yang peduli isu lingkungan untuk turut andil dalam pemerintahan. Tentunya dengan adanya Green Party,  mereka menjalankan dua fungsi sekaligus sebagai selayaknya partai politik dan sebagai aktivis lingkungan. Dengan demikian mereka dapat memperjuangkan isu-isu lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekologi melalui dimensi politik.

Menggagas Green Party di Indonesia

            Gagasan Green Party di Indonesia memang patut dipertimbangkan. Mengingat darurat isu lingkungan telah terjadi dalam beberapa dekade  ini bukan hanya menjadi tugas rumah pemerintah tetapi seluruh elemen masyarat sebagai makhluk hidup. Seperti yang disebutkan di atas, kebakaran hutan yang terus meningkat, penyempitan luas hutan, pengelolaan sampah yang masih minim, dan meningkatnya pencemaran. Di Indonesia sendiri telah berdiri Sarekat Hijau Indonesia yang didirikan pada tahun 2012 yang tergabung dalam Greens Global dan Asia Pasifik Greens Jaringan (APGN). Namun, Sarekat Hijau Indonesia belum masuk ke dalam sistem partai politik di Indonesia.

Melihat fenomena tersebut Indonesia memerlukan adanya partai hijau, untuk mengusung isu lingkungan yang merupakan representasi dari para aktivis lingkungan yang selama ini masih terabaikan. Tidak hanya itu, green party dimaksudkan untuk memberikan ruang partisispasi bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang lingkungan. Selain itu dimaksudkan untuk membangun tanggung jawab kita terhadap lingkungan seperti yang diungkapkan Keraf bahwa kewajiban dan tangung jawab moral tidak dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas lingkungan hidup (Keraf,2010:93).

Dengan demikian, melalui gagasan Partai Hijau kepentingan isu kampanye lingkungan dan peran serta kelompok hijau mampu terwadahi. Perlu diketahui ekologi merupakan acuan bagi isu lain dalam melakukan berbagai perencanaan seperti halnya pembangunan, perekonomian, dan pariwisata. Program partai yang ditawarkan tidak hanya berisi kampanye pemilu tetapi juga berisikan proyek hijau untuk mendukung keberlanjutan ekologi. Bebepara prinsip perlu diadopsi secara langsung dalam sistem kepartaian yang ada yaitu :

  1. Kesadaran dan Keberlangsungan Ekologi

Kesadaran dan keberlangsungan dibangun dengan asumsi bahwa tindakan manusia harus selaras dengan alam. Melalui pemahaman bahwa manusia merupakan bagian dari alam bukan berada diatas alam. Oleh karena itu, keseimbangan dan kelestarian ekologi di bumi perlu dijaga dan dilestarikan.

  1. Ekonomi berbasis Keadilan

Melalui adanya partai hijau keberlangsungan sistem ekonomi tidak hanya terfokus pada profit oriented tetapi menciptakan keadilan bagi aspek lain seperti halnya ekologi. Sistem ekonomi dengan basis keadilan diharapakan mampu menciptakan lapangan kerja yang memiliki standard berkelanjutan.

 

  1. Fokus Pada Masa Depan

Tindakan dan kebijakan yang dilahirkan oleh kaum ekologi melalui kursi politik berupaya memberikan perlindungan pada sumber daya alam. Dengan penerapan sustainable development dalam berbagai aspek agar generasi mendatang mampu menikmati sumber daya alam.

 

Kesimpulan

Tugas menjaga keberlanjutan lingkungan tidak sepenuhnya berada ditangan pemerintah, tetapi juga seluruh entitas masyarakat sebagai  makhluk hidup di bumi. Untuk itu, diperlukan wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ide dari masyarakat melalui dimensi politik. Tentunya hal itu diharapkan mampu memberikan output kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan ekologi dan isu-isu lingkungan lainnya di Indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Asdak, C. (2012). Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Bruce M, d. (2000). Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Carm, G. O. (1989). Etika Lingkungan Hidup. Malang: Dioma.

Ecological Sustainability. (n.d.). Retrieved November 2, 2016, from Green Party US: http://www.gp.org/

Hery Suhartoyo, T. T. (1999). Impact Of Fire And Human Activities On Forest Ecosystems In The Tropics. Samarinda: Tropical Forest Research Center Mulawarman University And Japan International Cooperation Agency.

I Nengah Surati, d. (n.d). Analisis Kebijakan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kepemerintahan di Indonesia, 10.

Indriyanto. (2006). Ekologi Hutan . Jakarta: PT Bumi Aksara.

Keraf, A. S. (2002). Etika Lingkungan . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Menuju Indonesia Hijau. (n.d.). Retrieved November 6, 2016, from Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia: http://www.menlh.go.id/

Resosoedarmo, S. (1985). Pengantar Ekologi. Bandung: Remadja Karya.

S, S. (1984). Manusia, Alam, dan Lingkungan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Taryati, E. S. (2011). Pemahaman Masyarakat Terhadap Daerah Rawan Ekologi. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogayakarta .

Vinashaw. (2017). Apa yang dimaksud dengan Teori Politik Hijau (green political theory)? n.d: https://www.dictio.id.

Zen, M. T. (1979). Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta: PT Gramedia.

 

 

 

189 views