Oleh : Rully Satria (Mahasiswa Dept. Politik & Pemerintahan FISIPOL UGM 2016)

Baru-baru ini semakin banyak dan gencar berita tentang pembantaian kaum muslim di Myanmar tepatnya di rakhine. Rohingya adalah grup etnis yang kebanyakan beragama Islam di Negara Bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Populasi Rohingya terkonsentrasi di dua kota utara Negara Bagian Rakhine sebelumnya disebut Arakan. Etnis Rohingya adalah masyarakat muslim yang hidup tanpa kewarganegraan di Myanmar.

Muslim Myanmar hanya berjumlah 4% dari total populasi Myanmar dan menjadikan etnis Rohingya minoritas. Etnis Rohingya tinggal di perbatasan Myanmar dan Bangladesh sejak wilayah itu masih menjadi jajahan Inggris. Namun, saat kedua negara itu merdeka, mereka mendapat perlakuan buruk. Walau sama-sama beragama muslim, etnis Bengal selaku mayoritas di Bangladesh enggan mengurus mereka. Hal ini menyebabkan banyak keluarga Rohingya nekat menetap di Myanmar.

Pada tahun 1988, muncul sistem baru di Myanmar. Walaupun rezim otoriter militer yang memimpin, tapi Myanmar menggunakan sistem pasar. Ketika itu ada undang-undang baru yang namanya The Union of Myanmar Foreign Investment Law, yang isinya tentang perlindungan terhadap eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing.

Pada tahun 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak. Dari konflik kepentingan ekonomi itu dari konflik ekonomi menjadi konflik sosial secara horisontal. Pihak rezim militer di Myanmar dari era Ne Win hingga sekarang ini, ternyata telah melibatkan perusahaan asing semacam Chevron AS maupun Total Perancis, padahal kedua negara ini kan di permukaan mengangkat isu hak asasi manusia. Tampaknya sulit dihindari dugaan ada pertarungan bisnis yang bermain melalui pintu belakang dari rezim militer Myanmar.

Pemerintah Myanmar yang rata-rata beragama budha melakukan tindakan kepada kaum muslim rohingnya berupa : perampasan tanah, tindakan kekerasan, penolakan kewarganegaraan, pengusiran, pembakaran rumah ibadah, penutupan jalur pasokan makanan, hal tersebut merupakan hal-hal yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hal yang perlu kita ketahui bahwa Presiden mereka sekarang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian di tahun 1991, tetapi malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia ketika ia memimpin Myanmar.

Menurut data dari UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2017, 60.000 orang warga etnis Rohingya yang merasa terancam memilih pergi dari daerah konflik.Ribuan lebih korban disebut telah tewas dibunuh secara keji, ribuan orang pula telah dihilangkan secara paksa.Sebanyak 64 persen etnis Rohingya melaporkan pernah mengalami penyiksaan fisik maupun mental.Sementara 52 persen perempuan Rohingya melaporkan mengalami pemerkosaan dan atau pelecehan seksual lainnya.

Kita bias lihat kaum rohingnya mereka didiskriminasi secara budaya, tetapi juga terekspolitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh Pemeintah Pusat yang mana didominasi oleh etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok.

Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat. Bisa dibilang akar permasalahannya bukanlah agama tetapi politik dan ekonomi.

Saya menilai ini merupakan konflik geopolitik, yang mana disini pemerintah Myanmar ingin mengusir orang-orang minoritas yang beragama muslim untuk bias melanggengkan dan memperkaya negara mereka dengan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam di daerah tersebut, pola yang digunakan pemerintah Myanmar ini mirip sekali dengan yang dilakukan pemerintah Israel, yang mana pemerintah Israel ingin mempeluas wilayah mereka dengan cara melakukan penyerangan terhadap Palestina dan alasan politik-ekonomi, tetapi kedua negara ini membungkus tujuan utama mereka agar tidak kelihatan akar utama dengan melakukan penyerangan/pengusiran.

 

Daftar Pustaka

https://nasional.tempo.co/read/news/2017/09/03/078905602/masalah-rohingya-bukan-hanya-persoalan-ham

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/01/18104011/gp-ansor-konflik-geopolitik-adalah-akar-tragedi-rohingya

https://www.merdeka.com/dunia/apa-sebenarnya-penyebab-myanmar-menindas-muslim-rohingya.html

http://www.dw.com/id/rohingya-sebenarnya-bukan-konflik-agama/a-18683571

 

82 views