Oleh : Tauchid Komara Yuda (Mahasiswa Dept. PSdK 2013)

 

Senin 16 Oktober 2017 kemarin menjadi momentum yang menentukan bagi Jakarta lima tahun kedepan. Dari beberapa fitur penting yang dijanjikan Annies-Sandi melalui program-program kesejahteraannya, penulis menyoroti beberapa, antara lain: Tunjangan Hari Tua, Perlindungan Perempuan dan Keluarga, berikut Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas.

Kendatipun penulis belum mengetahui persis bagaimana ketiga program itu akan dilaksanakan, bagi penulis, ketiga program tersebut sangat relevan sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah perkotaan termutakhir. Pasalnya, pertumbuhan kota yang cepat, justru semakin mengeksklusikan mereka yang tidak beradaptasi dalam kontestasi ruang publik perkotaan. Dari sekian banyak kelompok, lansia, penyandang disabilitas, dan wanita adalah kelompok yang paling rentan terhadap perubahan struktural di perkotaan.

Mulai dari Lansia. Ketika seseorang sudah masuk usia non-produktif, maka ia rentan terhadap segala macam risiko-risiko sosial. Bagi mereka yang tergabung dalam sektor pekerjaan formal, mungkin segala macam risiko itu tidak akan menjadi masalah serius karena telah tercakup oleh skema BPJS-Ketenagakerjaan maupun perlindungan sosial yang disediakan ditempat kerja sebelumnya.

Bagaimana bagi lansia yang “tidak terikat” dengan sektor pekerjaan formal? Mungkin hal itu masih bisa diatasi apabila lansia tersebut hidup dalam masyarakat komunal, yang memiliki ketergantungan kuat pada sistem kekeluargaan sebagai penyedia layanan kesejahteraan. Namun bagi mereka yang diperkotaan? Tentu situasi ini akan menjadi sangat sulit, mengingat struktur sosiologis keluarga dan masyarakat perkotaan yang cenderung individualistik. Disinilah pentingnya Tunjangan Hari Tua untuk paling tidak dapat memberi rasa aman dari segala risiko sosial.

Selanjutnya, perempuan. Tingginya tingkat kesenjangan diperkotaan, telah menjadikan keluarga yang berstatus ‘hampir miskin’ rawan menjadi miskin karena suatu gejolak ekonomi-politik. Dari berbagai studi mengkonfirmasi bahwa ketidakpastian yang dihadapi para keluarga telah menyumbang salah satu faktor KDRT yang cenderung menempatkan perempuan sebagai penyintasnya. Maka dari itu, skema kebijakan sosial bagi perempuan dan keluarga harus diarahkan dalam kerangka menguatkan peran perempuan dari keluarga menengah kebawah untuk meraih kesempatan ekonomi produktif, berikut penyediaan women crisis center untuk mengadvokasi perempuan yang termarjinalisasi.

Yang terakhir, penyandang disabilitas. Dinamisnya perkotaan seolah tidak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses fasilitas umum seperti: jalan, toilet, jembatan penyebrangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak ramah difabel. Ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya, maka akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan terbatas, terutama dalam kegiatan sosial ekonomi. Mempromosikan akses dan fasilitas bagi disabilitas dapat menjadi jalan keluar mengatasi problem ketereksklusian mereka dalam perkotaan.

Disamping itu, alternatif untuk menghadapi eksklusivitas perkotaan dapat juga dilakukan dengan membuka partisipasi politik kelompok rentan untuk terlibat dalam kebijakan publik. Ini dilakukan agar mereka dapat mengartikulasikan kebutuhannya dalam desain kebijakan yang diformulasikan, sehingga output kebijakannya berimplikasi terhadap peningkatkan status sosial, dan juga membuka lebih banyak peluang penghidupan. Menghadirkan inklusivitas dalam pendekatan berbasis hak merupakan sesuatu yang perlu diarusutamakan secara proaktif dalam program pembangunan, sebagai bagian dari politik kewarganegaraan yang mengupayakan kesetaraan untuk semua.

135 views