Oleh: Ramadhanti Firmaningsih

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely; and studies show that it particularly corrupts those who think they deserve it” – Lord Acton.

Birokrasi dan korporasi seringkali menjadi rumah ternyaman bagi tikus berdasi. Korupsi bukan lagi perkara mencurangi uang rakyat, namun budaya yang katanya sudah mengakar dan beranak banyak, bercucu pula. Uang jaminan kesehatan, dana pembangunan, alokasi-alokasi pendidikan berubah komoditas dengan nilai paling tinggi bagi oknum yang bekerja untuk memperkaya diri. Korupsi sudah jadi siluman yang menyusupi seluruh aliran aset baik tunai maupun surat bermaterai, begitu pula koruptornya. Menjelma siluman berjas dan bersepatu, dengan Sumpah Demi Tuhan yang diucapkan pada awal jabatan ia mulai menipu. Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, bukannya segala sesuatu kian mereda: justru sebaliknya. Semakin banyak yang dapat dipersalahkan saat uang-uang kas negara berpindah tangan pada Si A, Si B, dan kroni-kroninya; salah satunya KPK. Badan –yang katanya— super power itu. KPK tidak jarang dikambinghitamkan karena dinilai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya; sehingga reformasi birokrasi justru seringkali lalai dari sorotan evaluasi ketika membicarakan korupsi yang tidak juga habis sebagai epidemi.

Agenda pencegahan korupsi tidak kurang diupayakan, baik dengan memasukkannya ke dalam salah satu prioritas program Nawa Cita poin kedua dan keempat –dimana keduanya mengamanatkan pembentukan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi—. KPK juga tidakkurang mengembangkan metode dalam rangka pemberantasan. Beberapa kali pejabat kena tangkap tangan, proses mendekatkan diri dengan daerah-daerah juga digalakkan. Bahkan di era serba digital ini, KPK mengembangkan berbagai aplikasi atau situs daring seperti LKHN online —yang dapat digunakan oleh pejabat untuk melaporkan jumlah kekayaannya— berikut aplikasi GOL KPK agar orang yang merasa menerima barang gratifikasi dapat melapor dengan mudah tanpa datang langsung atau repot mengisi formulir. Sayangnya, setiap kali pembaharuan ditetapkan; di waktu yang sama pula kendala baru ditemui.,

Atas beberapa kerja KPK, angka penindakan korupsi pada semester I tahun 2018 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah menyebutkan bahwa pada tahun bersangkutan, penegak hukum melakukan penindakan 139 kasus korupsi dengan 351 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan pada semester I tahun 2016 sejumlah 210 kasus dengan 500 tersangka, dan 2017 semester I terdapat 266 kasus dengan 587 tersangka. Angka ini cukup signifikan, sebenarnya. Hanya saja tidak serta merta menggambarkan bahwa tindak korupsi juga berkurang bersamaan dengan turunnya angka penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Sedikit menggeser topik, setidaknya dalam dua tahun belakangan, terdapat beberapa isu menarik terkait dengan kasus korupsi di Indonesia: pertama, penyiraman air keras oleh oknum kepada Novel Baswedan –penyidik KPK— pada 11 Maret 2017 silam; kedua, kematian Johannes Marliem, saksi kunci mega proyek E-KTP yang masih menjadi misteri; ketiga, penangkapan massal DPRD Malang yang hanya menyisakan empat orang pejabat di dalam rumah legislatif. Dan ketiganya menjadi muka yang sangat menakutkan untuk dilihat; mengingat betapa seorang yang menjadi kunci tidak jarang mati atau paling tidak mendekati, disiram air keras atau mendadak dikriminalisasi dengan setumpuk bukti, juga bagaimana satu keluarga besar petugas legislasi yang mencalonkan diri dengan mengatasnamakan rakyat, menjadi lintah penghisap dana-dana tanpa memohon izin terlebih dahulu.

Sumpah-serapah beberapa kali keluar di kerumunan pengguna sosial media. Katanya, sampai matipun pelaku yang berdosa atas kasus Novel tidak akan tertangkap, kematian Marliem hanya berhenti sebagai kasus bunuh diri, dan soal DPRD Malang, masyarakat menjadi was-was andai kata DPRD mereka tidak kalah kompak dalam melucuti lumbung warga. Sedangkan persoalan korupsi di level paling dekat dengan kita tetap menjadi pro-kontra; katakanlah uang lebih yang diberikan pada beberapa petugas pelayanan publik untuk mempercepat atau memperlancar urusan administrasi. Beberapa dari kita masih gemar mengambil langkah ini sebab dianggap wajar sebagai uang lelah untuk telah bertindak lebih cepat dari seharusnya. Secara tidak sadar, hal tersebut menjadi racun saat birokrasi menyadari keuntungan dari aktivitas ini sangat menjanjikan; mekanisme akan sengaja dibuat sedemikian rupa panjang agar kesepakatan dan saling tawar harga bisa dilakukan. Korupsi dianggap tiada karena terkadang memang terjadi konsesi di atasnya.

Meniadakan korupsi menjadi utopia yang sesungguhnya ketika budaya memberi dan menerima sesuatu yang bukan hak dan wajibnya dijadikan pemakluman. Tindak kejahatan terhadap pahlawan anti korupsi juga jarang menjadi obyek yang dikawal dengan sustain. Kasus-kasus besar hanya terhitung bulan sudah jadi karak dalam ingatan, sebagian lupa, sebagian lagi tidak pernah benar-benar menaruh atensi. Lalu di sini, siapa kita sebenarnya? Korban, pelaku, atau justru, bukan siapa-siapa?

Selamat hari anti korupsi! Sukseskan reformasi birokrasi, mulai reformasi diri sendiri.

Referensi:

Fatkhuri. (2017). Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial – Vol. 1 No. 2 , 65-76.

Gabrillin, A. (2017, Agustus 2). Mengenal Johannes Marliem, Saksi Kunci Korupsi E-KTP yang Tewas di AS. Retrieved Desember 6, 2018, from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/08/12/203220141/mengenal-johannes-marliem-saksi-kunci-korupsi-e-ktp-yang-tewas-di-as

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2017). Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK. 1-20.

Indriati, E. (2013). Modus Operandi dan Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan. Seminar KAGAMA (pp. 1-15). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Jurnaliston, R. (2018, September 18). Catatan ICW Soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018. Retrieved Desember 6, 2018, from Kompas.com: kttps://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2018

Rachman, D. A. (2018, Juli 25). Novel Baswedan Akan Kembali, KPK Harap Kasus Penyiraman Air Keras Tak Dilupakan. Retrieved Desember 6, 2018, from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/12164441/novel-baswedan-akan-kembali-kpk-harap-kasus-penyiraman-air-keras-tak

Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 135-148.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017. (2018). Laporan Tahunan 2017: Dari Indonesia Untuk Indonesia. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

 

 

 

113 views