Oleh : DIlla Novita Rizki (Mahasiswa Dept. Politik & Pemerintahan FISIPOL UGM 2013)

Dalam dua bulan terakhir ini banyak pihak, khususnya masyarakat dibuat gaduh oleh rencana revisi UU No. 17 Tahun 2014 yang membahaas mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Munculnya banyak penolakan terhadap pengesahan UU oleh DPR pada Febuari silam rupanya hanya menjadi angin lalu. Meskipun banyak polemik yang muncul, UU ini sudah ditetapkan. Pada Rabu 14 Maret yang lalu UU MD3 resmi dimplementasikan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2018. Secara konteks, amanden dirasa tidak perlu dilakukan karena tidak pada situasi yang mendesak. Apalagi secara substansial tidak menguntungkan masyarakat dan semakin memicu ketidakpercayaan terhadap DPR. Kenyataannya amandemen tersebut hanya sebagai agenda setting hasil kompromi oleh para elit politik saja dalam rangka melindungi dan mempertahankan kekuasaannya.

Revisi UU MD3 banyak ditolak karena melahirkan pasal-pasal baru yang dianggap kontroversial. Salah satunya pasal 122 huruf k mengenai Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang diberikan wewenang untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan lembaga dan anggota DPR. Pengukuran dari makna “merendahkan” dirasa masih kurang jelas. Jangan-jangan kritik dan cuitan yang selama ini malang melintang di media sosial mengenai lembaga dan anggota DPR termasuk dianggap merendahkan. Penolakan yang berbondong-bondong ini dilakukan melalui berbagai upaya. Mulai dari petisi online, gugatan juridical review yang diajukan ke Mahkamah Konstituesi (MK), rilis sikap, dan ramainya deliberasi di ruang publik politik seperti media sosial.

Salah satu potensi dampak kehadiran UU MD3 adalah meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Banyaknya penangkapan anggota DPR oleh KPK akibat terjerat kasus korupsi membuat trust masyarakat semakin merosot. Berdasarkan hasil survei SMRC pada tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR hanya sebesar 6,1%. Upaya melindungi diri dari ancaman “tertangkap” karena kasus korupsi sempat dilakukan oleh DPR. Salah satunya dengan rencana melakukan revisi pada UU KPK yang melemahkan fungsi KPK. Kini upaya yang dilakukan adalah dengan memasukkan pasal 245 kedalam UU MD3. Dimana pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus melewati pertimbangan MKD. Akan semakin sulit untuk memanggil para wakil yang terkait untuk dibuktikan keterlibatannya dalam kasus korupsi.

DPR Wakil Siapa?

Penolakan yang terjadi menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai makna DPR sebagai wakil “rakyat”. DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan perencanaan. Namun fungsi utamanya adalah representasi. Weber (1987) yang mempopulerkan representasi formal mengatakan bahwa representasi yang baik adalah ketika para wakil masyarakat bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri. Masukan dari masyarakat dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan. Hannah Pitkin mengatakan bahwa wakil merasa mendapatkan otoritas untuk bertindak karena telah diberikan legitimasi kewenangan yang didapat melalui hasil pemilu. Dengan kewenangannya, DPR melakukan abuse of power.

UU MD3 seolah mengharapkan rakyat untuk pasif dan tidak boleh menyuarakan tuntutan terhadap wakilnya. Hal ini mencoreng demokrasi yang memfasilitasi kebebasan bersuara dan berpendapat. Menurut Almond keaktifan warga negara penting sebagai input bagi bekerjanya sistem sosial politik di suatu negara demokrasi. Beetham (1999) dalam Törnquist melihat esensi demokrasi adalah kontrol publik terhadap urusan publik. Demokrasi ditandai juga dengan kualitas partisipasi, representasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsifitas. Jika masyarakat merupakan entitas yang diwakilkan diminta untuk diam, maka suara siapa yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat ini nantinya?

Kehadiran lembaga representasi adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Sehingga tindakan yang diambil oleh DPR perlu mempertimbangkan respon dari masyarakat. Tidak responsifnya para wakil terhadap permintaan masyarakat menandakan lemahnya fungsi representasi. Representasi yang substantif sejatinya adalah hadirnya komunikasi timbal balik antara masyarakat dan wakilnya. Kewenangan wakil seharusnya tidak digunakan semena-mena, karena pada hakekatnya itu adalah hasil perjanjian sosial kedua belah pihak. UU MD3 akan membuat hak lembaga representatif menjadi lebih luas, sedangkan tanggung jawabnya semakin menurun. DPR perlu diawasi dan dikontrol tindakannya oleh masyarakat yang direpresentasikannya. Wakil bisa sewenang-wenang karena merasa tidak diawasi. Apalagi dengan adanya UU MD3 ini, maka wakil akan cenderung anti kritik.

 

 

 

 

Referensi :

Almond, G. (1956). Comparative Political Systems. The Journal of Politics, 18(3), 391- 409.

Bengtsson, A., & Wass, H. (2010). Styles of Poltical Representation : What Do Voters Expect? Journal of Elections, Public Opinion and Parties , 55-81.

Matondang, D. (2017, Juli 20). berita. Dipetik 3 16, 2018, dari detikNews: https://news.detik.com/berita/d-3567239/survei-kepercayaan-publik-kpk-presiden-tertinggidpr-terendah

Pitkin, H. F. (1972). The Concept of Representation. Los Angeles: University of California Press.

Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). (2017, Juni 16). Datapublish. Dipetik 16 Maret 2018, dari DataBooks: https://databoks.katadata.co.id/atapublish/2018/06/16/smrcmasyarakat-lebih-percaya-kpk-dibanding-dpr.

Törnquist, O. (2005). The Political Deficit of Substantial Democratisation. Dalam J. Harriss, K. Stokke, & O. Tornquist, Politicising Democracy The New Local Politics of Democratisation (hal. 201-246). New York: Palgrave Macmillan.

Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology. Oakland: University of California Press

212 views