Sumber : http://www.baliekbis.com

Oleh : Rosemeini Heraningtyas/DPP 2016

Pembangunan yang tengah digencarkan pemerintahan Jokowi memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Hal ini menimbulkan pro dan kontra terhadap dampak yang ditimbulkan. Dampak positif dari adanya pembangunan yaitu kawasan sekitar menjadi lebih berkembang. Namun, dampak negatif dari adanya pembangunan  yang tidak dikelola secara benar mampu mengakibatkan kerusakan lingkungan,sosial, dan ketahanan pangan.

Hal tersebut diakibatkan karena  adanya alih fungsi lahan pertanian, sehingga mengakibatkan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang terbatas kurang mampu memwadahi kebutuhan. Perubahan fungsi lahan yang akhir-akhir ini marak terjadi memberikan dampak tersendiri untuk beberapa kalangan. Seperti yang kita ketahui, fenomena itu mnejadi permasalahan mendasar bagi para petani. Tanpa adanya lahan, produktifitas bahan pangan terhambat, kelangkaan menjadi ancaman serius, dan kenaikan harga menghantui pasar-pasar.

Fenomena tersebut juga tengah dirasakan oleh beberapa petani di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah DIY, khususnya Kabupaten Bantul. Berbicara mengenai pertanian dan permasalahan alih fungsi lahan memang menjadi isu seksi, seperti halnya dalam rubik surat kabar “Alih Fungsi Lahan di Sewon Sulit Dikendalikan”. Pembahasan mengenai alih fungsi lahan yang tengah terjadi di DIY khususnya Bantul, akan diulas lebih lanjut dengan berbagai teori dan pendekatan.

 

Desakan Alih Fungsi Lahan

Alih  fungsi  lahan  atau  konversi  lahan  dapat  diartikan  sebagai  suatu perubahan fungsi kawasan lahan dari fungsinya semula,  menjadi fungsi lain yang dapat menimbulkan  dampak  atau masalah  terhadap  lingkungan dan potensi lahan (Utomo,  1992). Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tajam tanpa adanya peningkatan lahan untuk tempat tinggal mengakibatkan permintaan lahan melambung drastis dan mengakibatkan lahan pertanian dengan mudah terkonversi.

Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya alih fungsi lahan,  seperti faktor ekonomi, sosial, wilayah, dan budaya. Faktor ekonomi menjadi alasan terbesar terjadinya alih fungsi lahan khususnya lahan persawahan. Mengingat keuntungan yang didapat dari adanya alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan, hotel, dan mall lebih memberikan profit yang tinggi per satuan lahannya ketimbang menjadi sawah. Hal itu didukung dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sawah di DIY dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami penyusutan.

Dari kelima kabupaten, yang memiliki penyusutan terbesar kedua adalah Kabupaten Bantul sekitar 0,63% atau sekitar 15.569 ha menjadi 15.471 ha. Kecamatan Sewon menjadi sorotan utama dalam alih fungsi lahan tersebut. Seperti yang dilansir HarianJogja.com, laju alih fungsi lahan di kecamatan tersebut mencapai 3% hingga 5% pertahun yang menyisakan 1300 hektar lahan pertanian akibat adanya bisnis perumahan. Berikut adalah tampilan luas lahan yang terkena alih fungsi di DIY menurut data Badan Pusat Statistik.

 

Perlu kita ketahui selain faktor ekonomi terdapat faktor wilayah yang menjadi pengaruh. Sewon merupakan wilayah aglomerasi yang berbatasan dengan kota Yogyakarta, sehingga sangat cocok untuk dijadikan kawasan permukiman. Selain wilayah Sewon, dapat dikatakan bahwa pembangunan di Bantul juga masih terpusat di beberapa kecamatan yaitu Banguntapan, Kasihan, dan Pleret. Wilayah tersebut dapat dikatakan telah mencapai 80% dalam alih fungsi lahan.

Adanya alih fungsi lahan memunculkan dampak tidak langsung berupa ancaman pasokan pangan di wilayah DIY. Mengingat Bantul merupakan lahan subur yang menjadi penopang pasokan pangan di DIY sebesar 21,07% menurut data BPS tahun 2013. Perolehan panen padi dari daerah Bantul mencapai sebesar 204.959 ton pada tahun 2012. Apabila terjadi alih fungsi lahan secara otomatis akan menurunkan hasil perolehan dan menganggu pasokan pangan di DIY. BPS juga menyajikan data perubahan alih fungsi lahan non pertanian dari tahun 2012 ke 2013 beralih menjadi permukiman sebesar 31,32 ha. Hal ini seperti yang disebutkan diatas bahwa pengalih fungsian lahan berdasarkan pada nilai income yang diperoleh lebih besar ketika menjadi perumahan.

Lebih jelasnya kita dapat menganalisis melalui pendekatan rational choice.  Melalui teori ini kita dapat menggambarkan setiap tindakan manusia atas nalar dan logis dalam mengambil suatu pilihan. Tindakan yang dilakukan akan mengarah pada suatu tujuan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan. Pada dasarnya akan mengarah sebagai alat pemuas kepentingan suatu kelompok atau perseorangan.

Fenomena alih fungsi lahan ini dapat kita tangkap bahwa sebagaian besar masyarakat mengarah pada pemuasan kepentingan ekonomi. Mereka lebih memilih menjadikan lahan persawahan mereka sebagai perumahan yang senantiasa mampu meningkatkan pendapatan tanpa harus mengalami gagal panen, serangan hama, dan ketidaktentuan musim. Salah satu yang mengakibatkan adanya alih fungsi lahan pertanian meningkat dikarenakan harga  lahan  yang  melambung  akibat  adanya pembangunan  dan mendorong  petani  untuk menjual lahan pertaniannya (Siregar, 2011).

Tidak hanya itu, kemungkinan-kemungkinan kerugian dalam pemasaran pun kecil ketika lahan tersebut dijadikan non pertanian. Berbeda ketika masih menjadi persawahan yang tentunya petani masih memikirkan pemasaran hasil panen yang mengalami fluktuasi pasar. Pemahaman masyarakat mengarah pada mazhab populis, yang mana pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor pertanian semata tidak mampu memberantas kemiskinan (Arifin, 2005). Perlu kita ketahui sebagain dari masyarakat kita beranggapan bahwa dengan alih fungsi lahan mampu meningkatkan stratifikasi sosial mereka.

 

Ancaman Ketersediaan Lahan Subur

Terjadinya konversi lahan secara terus menerus mampu mengancam produktivitas pertanian, kelangsungan ketahanan pangan jangka panjang, dan mempersempit jumlah lahan pertanian di DIY. Seperti yang diprediksikan tahun 2027, Kecamatan Sewon akan kehilangan lebih dari setengah lahan pertanian dengan pengurangan pertahun 3% hingga 5%. Ancaman terbesar dari adanya konversi lahan yang menjadi sorotan adalah kelangsungan ketahanan pangan yang mengarah pada ketersediaan. Padahal ketersediaan pangan merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi setiap individu yang melingkupi setiap wilayah.

Tidak dipungkiri hal tersebut terus dibiarkan akan  menjadi  ancaman serius yang harus ditanggung oleh negara dengan menggantungkan kebutuhan pangan pada perusahaan multinasional ataupun kegiatan import. Perubahan pandangan terkait alih fungsi lahan juga tidak terlepas dengan adanya Transformasi Pertanian yang dikemukakan oleh Dawam Raharjo. Dawam berpendapat terkait sumbangan sektor pertanian secara relatif akan merosot, dan sektor lain semakin meningkat perannya dalam produksi nasional, yang mana dalam hal ini merujuk pada pembangunan.

Tampak jelas bahwa daerah Sewon ataupun Banguntapan  tergolong dalam wilayah aglomerasi. Lokasi yang berada diantara perkotaan dan pedesaan, membuat wilayah tersebut paling mudah mengalami perubahan bentuk pemanfaatan lahan pertanian. Hal ini dilihat sebagai gejala komersialisasi dan intensifikasi lahan pertanian, oleh karena itu mampu menurunkan produktivitas pertanian (Yunus, 2008).

Pendapat terkait ketidak sepakatan tentang pengalihan fungsi lahan juga dipaparkan oleh  Komisi C DPRD Bantul. Aslam Ridho berpendapat jika perumahan dan pemukiman dilarang melakukan alih fungsi lahan subur menjadi perumahan. Pemerintah pun menjadi was-was dalam menanggapi hal ini, mengingat menjamurnya pembangunan tidak dapat dihentikan. Hal ini dilihat melalui penerbitan kebijakan berupa  Surat Edaran Nomor : 648/ 02283 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan untuk wilayah Kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon, Pleret, dan Bantul untuk sementara waktu dihentikan sampai tanggal 31 Desember 2016 (RumahJogja, 2015).

Peningkatan peran dan kesadaran dari stakeholder perlu menjadi agenda penting. Terutama dalam pengelolaan lahan pertanian juga mampu meningkatkan kesejahteraan, bahkan dukungan teknologi pun juga tidak kalah pentingya. Hal ini dikarenakan adanya paradigma yang timbul bahwa teknologi hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja bukan peningkatan produktivitas luas lahan. Tentunya meningkatkan orientasi masyarakat agar tidak hanya terpaku pada hasil produktivitas yang memberikan income lebih besar.

Selain itu, berbagai upaya pencegahan adanya konversi lahan oleh pemerintah pun tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bantul tahun 2010 hingga 2030. Namun hal tersebut tetap tidak cukup, mengingat hak penuh atas konversi lahan tetap berada pada perseorangan dan kebutuhan akan papan/tempat tinggal meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan lahan. Secara otomatis mampu meningkatkan penggusuran lahan subur pertanian.

 

Kesimpulan

Konversi lahan atau alih fungsi lahan yang sulit dihindarkan menjadi salah satu persoalan yang ada di sekotor pertanian. Tanpa adanya ketersediaan lahan produktifitas petani terhambat, hal tersebut mengakibatkan kelangkaan dan naiknya harga kebutuhan pangan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengelola secara bijak dalam pengawasan ijin pembangunan perumahan juga perlu didampingi oleh masyarakat sekitar. Tentunya tanpa merugikan atau bahkan mengurangi lahan subur pertanian.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Arifin, B. (2005). Pembangunan Pertanian. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Badan Pusat Statistik DIY (2014). Luas Sawah

dkk, J. H. (1988). Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dwiputrianti, S. (n.d.). Rational Choice and Public Choice. Rational Choice and Public Choice, 3-7.

George Ritzer, D. J. (2004). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media Group.

Jibi. (2014). Alih Fungsi Lahan di Sewon Sulit Dikendalikan. Yogyakarta: Harian Jogja.

Soetrisno, L. (2002). Pembangunan Pertanian. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

 

 

 

195 views