Oleh: Naufal Rasendriya

Pendahuluan


Perubahan iklim adalah salah satu isu non-tradisional yang terjadi hampir di seluruh dunia. Isu ini dapat dikategorikan sebagai isu transnasional dimana ia tidak mengenal batasan-batasan, sehingga dapat berdampak pada lebih dari satu negara. Perubahan iklim juga terjadi di Asia Tenggara, area dimana ASEAN menjalankan perannya sebagai organisasi regional yang berfokus pada perkembangan negara anggotanya. Perubahan iklim juga dapat memicu terjadinya berbagai macam bencana alam; seperti kemarau panjang, intensitas hujan yang sangat tinggi, gelombang panas, maupun badai dengan intensitas dan kekuatan yang lebih kuat. Lalu, ancaman bahaya hidro-meteorologi seperti banjir, badai tropis, maupun kekeringan diprediksi akan semakin terjadi sebagai akibat dari perubahan iklim global.


Perubahan iklim dan agrikultur adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan mengingat mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan yang terjadi di iklim global akan mempengaruhi temperatur dan karbondioksida, aspek yang akan sangat mempengaruhi sektor agrikultur.

Di Asia Tenggara, agrikultur masih sangat menonjol, sawah, ladang tadah hujan, maupun kebun pribadi adalah beberapa contohnya. Negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Laos adalah beberapa tempat dimana para petani masih bisa mengerjakan pekerjaannya. Maka, bencana alam yang timbul dari perubahan lingkungan maupun bahaya hidro-meteorologi seperti kemarau panjang akan sangat menganggu para petani ini dan pekerjaan lain yang berfokus di agrikultur. Selain mempengaruhi kondisi sosial suatu masyarakat, hal ini juga akan berpengaruh ke sektor ekonomi suatu negara.

Terlebih, daerah pesisir tropis juga dipercaya memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk terdampak bencana alam ini. Sayangnya, negara-negara Asia Tenggara sebagai negara tropis rasanya belum memiliki persiapan maupun pencegahan yang layak untuk menangani isu ini. Maka, hal ini menjadi tugas ASEAN sebagai organisasi regional untuk mencegah negara-negara ini untuk terdampak hebat oleh isu tersebut.

Pembahasan

Melalui Bangkok Declaration pada tanggal 8 Agustus 1967, salah satu tujuan ASEAN adalah untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi, proses sosial, dan perkembangan kultural negara anggotanya. ASEAN juga bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, kultural, ilmiah, dan administratif. Dalam hal perubahan iklim global, ASEAN telah bekerjasama dengan berbagai macam aktor dalam memberikan usaha bersama dengan menyetujui traktat maupun perjanjian. Dengan ini, diharapkan kemakmuran warga Asia Tenggara bisa terjaga dari ancaman perubahan iklim.
Sejak 1977, ASEAN sudah melakukan banyak kooperasi dalam sektor lingkungan dalam lingkup regional melalui ASEAN Cooperation on Environment. Hingga saat ini, Asean Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025 adalah basis utama atas seluruh kerjasama pada bidang lingkungan, dimana salah satu fokusnya adalah berkelanjutannya lingkungan regional yang bersih. Melalui ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), salah satu badan dari ASEAN Cooperation on Environment, banyak langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai prioritas strategis perubahan lingkungan ini.

AWGCC juga sudah meluncurkan ASEAN Joint Statement on Climate Change, deklarasi yang memang diluncurkan tiap beberapa tahun yang meliputi aspirasi bersama organisasi dalam mencapai solusi global untuk ancaman perubahan iklim. Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan ASEAN sebagai organisasi yang sanggup untuk menghadapi dan menangani isu perubahan iklim melalui berbagai macam langkah dalam lingkup domestik maupun regional.

Dalam Statement di tahun 2014, ASEAN mendorong negara-negara anggota yang sudah maju untuk berkomitmen dalam memberikan pendampingan bagi negara anggota yang masih berkembang dengan berfoksus pada beberapa elemen kunci yang dianggap sebagai faktor penting dalam Perjanjian tahun 2015. Elemen kunci tersebut adalah adaptasi, mitigasi, kehilangan dan kerusakan, pengembangan dan transfer teknologi, REDD+, pembiayaan, dan transparansi.

Selain itu, ASEAN Joint Statement on Climate Change bukanlah serta merta tentang kerjasama dan komitmen antar negara-negara ASEAN saja. Pada 2014, ASEAN bekerjasama dengan Amerika dalam ASEAN-US Joint Statement on Climate Change yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama keduanya.
Pada dasarnya, ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015 sudah menjadi basis yang digunakan oleh ASEAN dalam merespon perubahan iklim. Terutama pada bagian D10 dari Blueprint tersebut dimana tertulis semua tentang respon terhadap perubahan iklim serta penanganan dampak dari isu tersebut. Menurut Blueprint tersebut, tujuan utama dari bagian ini adalah untuk “Enhance regional and international cooperation to address the issue of climate change and its impacts on socio-economic development, health and the environment, in ASEAN Member States through implementation of mitigation and adaptation measures, based on the principles of equity, flexibility, effectiveness, common but differentiated responsibilities, respective capabilities, as well as reflecting on different social and economic conditions.” Lalu, Blueprint ini juga sudah memiliki beberapa fokus kegiatan demi mencapai tujuan strategis tersebut.

Hingga saat ini, ASEAN telah menyukseskan banyak program terkait pengendalian isu perubahan iklim. Program-program tersebut bisa dibagi menjadi 3 tipe program; yakni proyek, workshop, dan forum. Dalam hal proyek, misalnya, ASEAN telah menggunakan sekitar 15 juta USD untuk merehabilisasi hutan gambut di Asia Tenggara serta mengedukasi orang-orang bahwa hutan ini bisa memberi banyak manfaat apabila digunakan dan dirawat dengan benar. Tujuan utama dari proyek ini adalah mencegah kebakaran gambut di kemudian hari yang mana asapnya dapat menganggu negara-negara sekitar. Di Indonesia, kabut asap adalah masalah yang hampir selalu muncul tiap tahunnya terutama di hutan Kalimantan. Selain itu, ASEAN juga sudah bekerja sama dengan aktor-aktor dari luar Asia Tenggara seperti Jerman dalam kerjasama menangani isu perubahan iklim ini.

ASEAN juga telah melaksanakan berbagai macam workshop mengenai pentingnya penanganan dan pencegahan isu perubahan iklim di beberapa negara anggota. Pemerintah dan rakyatnya memiliki kewajiban yang sama untuk sadar akan isu perubahan iklim yang nyata dan dapat terjadi kapanpun. Pada 2010, Indonesia dan Thailand menjadi tuan rumah dari Workshops on Risks and Impacts from Extreme Events of Floods and Droughts in ASEAN Countries. Tujuan utama dari workshop ini adalah untuk menilai kesiapan negara anggota dalam menghadapi isu tersebut serta mengevaluasi rencana dalam menangani banjir dan kekeringan di negara anggota. Indonesia adalah negara yang sangat familiar dengan banjir yang selalu terjadi tiap tahunnya di berbagai kota. Saat musim hujan, kota besar seperti Jakarta memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk terdampak banjir mengingat kecilnya angka daerah resapan air dan besarnya jumlah sampah yang menumpuk di sungai. Menurut Mendagri, Jakarta hanya memiliki daerah resapan air sebesar 18% pada tahun 2016, angka yang cukup kecil untuk sebuah ibu kota dengan total luas sekitar 661km.

Berbagai macam forum juga sudah dilaksanakan oleh ASEAN dalam menanggapi isu ini. Pada 2010, Brunei Darussalam menjadi tuan rumah The ASEAN Plus Three Youth Environment Forum dengan fokus utama “Creating a Climate For Change”. Sesuai namanya, banyak pemuda yang diikutsertakan dalam forum ini dengan tujuan untuk mengingkatkan kesadaran dari para pemuda untuk lebih berkontribusi dalam menangani isu perubahan iklim. Forum ini diakhiri dengan ikrar para pemuda untuk memberikan usaha terbaik mereka dalam menyelamatkan lingkungan yang juga tertulis dalam ‘Statement on ASEAN Plus Three Youth Actions on Environment’. Pada kesempatan lain, ASEAN melalui ASEAN-US Technical Assistance and Training Facility juga mengajak pemerintah lokal tiap negara anggota untuk menggunakan sistem perangkat lunak bernama HEAT+ milik International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Sistem ini mampu memonitor emisi karbon yang ada di kota tersebut, sehingga pemerintah mampu mengurangi angka gas efek rumah kaca. Sebagai pijakan awal, Yogyakarta dipilih menjadi pilot city untuk mendemonstrasikan penggunaan sistem ini. Kedepannya, diharapkan kota-kota lain di ASEAN akan terinspirasi dan mengikuti langkah Yogyakarta dalam usaha mengurangi gas efek rumah kaca serta menjadi “kota hijau”.

Apa yang ASEAN lakukan untuk kedua forum sejatinya telah sesuai dengan teori Komunitarianisme yang diimplementasikan dalam skala regional. ASEAN menekankan akan adanya kepentingan bersama untuk melawan perubahan iklim yang hanya dapat dilakukan dengan kerjasama. Setiap negara anggota ASEAN juga dihimbau untuk bekerjasama dan berkontribusi untuk mensukseskan misi ini yang pada saat bersamaan juga guna mencapai tujuan ASEAN untuk melawan perubahan iklim. Dengan memberikan kontribusinya untuk ASEAN, suatu negara tidak akan hanya menjadi sebuah free rider, melainkan dapat membawa makna dalam keanggotan mereka di dalam komunitas ASEAN.

Namun, setelah segala bentuk usaha yang telah dilakukan ASEAN, banyak negara z yang masih kesulitan mencari solusi dalam melawan beberapa masalah perubahan iklim, seperti masalah hydro-meteorological. Sebagai contoh, Thailand masih kesulitan dalam menghadapi tingginya kenaikan air laut dan banjir yang melanda Thailand setiap musim penghujan. Ibukota Thailand, Bangkok, semakin tenggelam sekitar satu sampai dua sentimeter setiap tahunnya sementara pemerintah masih kesulitan menemukan solusi yang tepat.

Kegagalan tidak serta merta terletak pada ASEAN mengingat organisasi tersebut sudah terbukti mencari dan melakukan berbagai penyelesaian. Namun, kesalahan juga terletak dalam kurangnya partisipasi negara anggota untuk mencapai tujuan ASEAN di lingkungan domestik. Terlebih, beberapa negara anggota ASEAN juga masih memiliki pemerintahan yang lemah. Lalu, urbanisasi yang tak terkendali juga memantik banyak perubahan dalam berbagai bidang; perubahan desa menjadi kota besar dan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi beserta energi fosilnya namun tidak disertai dengan perencanaan yang matang. Banyaknya pendatang yang menempati daerah-daerah kumuh di kota-kota besar seperti Jakarta dan Manila juga berkontribusi dalam meningkatkan kadar polusi dalam sungai, mengancam orang-orang terdampak penyakit kebersihan. Lemahnya kepemerintahan suatu negara juga memperanguhi lemahnya hukum negara tersebut. Indonesia, misalnya, yang memiliki hukum yang lemah tentang penebangan ilegal, membuat penebangan liar masih sering terjadi di hutan – hutan di Kalimantan dan Sumatera. Akibatnya, Indonesia kehilangan 60% hutannya dalam kurun waktu 1950 – 2000, dan angka tersebut kian meningkat seiring waktu. Deforestasi dalam jangka panjang dapat mengakibatkan masalah – masalah perubahan iklim seperti erosi tanah dan banjir yang dapat menghancurkan habitat hewan dan tumbuhan. Selain itu, efek gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfir, yang sejatinya bisa diserap oleh pohon juga akan semakin meningkatkan pemanasan global.

Selain itu, ASEAN juga belum banyak melakukan kerjasama dengan LSM maupun organisasi non-profit yang memiliki fokus tentang masalah masalah lingkungan. Organisasi seperti Greenpeace dapat menjadi mitra yang sangat berguna dalam menjadikan rencana menjadi sebuah tindakan nyata dalam menghadapi masalah perubahan iklim. Isu ini akan terus berlanjut dan bertambah buruk kecuali jika pemerintah memiliki tekad untuk menyediakan pengaturan yang efektif serta hukum yang tegas, dengan dilengkapi oleh ASEAN sebagai organisasi regional yang harus lebih berani melibatkan pihak swasta seperti LSM maupun organisasi lingkungan.

Kesimpulan

Sejak 1977, ASEAN telah melakukan berbagai usaha seperti proyek, workshop, forum, dan perjanjian untuk melawan masalah perubahan iklim yang terus mengancam dan mendesak Asia Tenggara setiap tahunnya. Namun, tantangan terbesar terletak dalam kurangnya tekad masing- masing negara dalam mengerahkan seluruh tenanganya untuk melawan masalah ini. Misi ASEAN untuk menghadapi masalah perubahan iklim masih terhadang oleh lemahnya pemerintahan dalam beberapa negara anggota yang disertai dengan hukum yang tidak sesuai dengan masalah yang ada sekarang. Tulisan ini juga menyarankan agar ASEAN melakukan kerjasama dengan organisasi non-profit dan masyarakat sipil lainnya yang befokus pada bidang lingkungan.

Reference List
Alvin, S. (2016). Mendagri: Jakarta Cuma Punya 18 Persen Daerah Resapan Air. [online] Liputan 6. Available at: https://www.liputan6.com/news/read/2438135/mendagri-jakarta-cuma-punya-18-persen-daerah-resapan-air
ASEAN Cooperation on Environment. (2018). About ASEAN Cooperation on Environment. [online] Available at: https://environment.asean.org/about-asean-cooperation-on-environment/
ASEAN Cooperation on Environment. (2018). ASEAN Cooperation on Climate Change. [online] Available at: https://environment.asean.org/asean-working-group-on-climate-change/
Marten, G.G., 1990. Small-scale agriculture in Southeast Asia. Small-scale agriculture in Southeast Asia., pp.183-200.
National Institute of Disaster Management. (n.d.). Hydro-Meteorological Disasters. [online] Available at: http://nidm.gov.in/PDF/Disaster_hymet.pdf
Scientific American. (n.d.). Deforestation and Its Extreme Effect on Global Warming. [online] Available at: https://www.scientificamerican.com/article/deforestation-and-global-warming/
The Straits Times. (2018). Bangkok struggles to stay afloat with rising sea levels. [online] Available at: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/bangkok-struggles-to-stay-afloat-with-rising-sea-levels
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (n.d.). Hydro-meteorological hazards. [online] Available at: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/disaster-risk-reduction/natural-hazards/hydro-meteorological-hazards/
Yuen, B. and Kong, L., 2009. Climate change and urban planning in Southeast Asia. SAPI EN. S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society, (2.3).

21 views