Apa yang terjadi?

Pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport di Temon, Kulon Progo seakan mewakili maraknya kasus perampasan tanah atas nama pembangunan di Indonesia. Rencana pemerintah pusat untuk membangun bandara baru di atas lahan pertanian warga telah memaksa ratusan Kepala Keluarga untuk meninggalkan rumahnya dengan iming-iming ganti rugi. Sebagian warga masih masih kukuh untuk menolak pindah. Kemenangan pemerintah secara hukum di Pengadilan Negeri Wates menjadi dalih penggunaan kekerasan untuk mengusir warga yang masih tidak mau meninggalkan rumahnya. Hal ini memperuncing konflik yang sudah terjalin panjang antara rakyat dengan penguasa. Hari ini, menjadi usaha pamungkas dari perjuangan panjang warga Temon untuk memperoleh keadilan. Negara hari ini pula akan menggunakan seluruh kekuatannya dengan alat berat dan moncong senjata untuk mengusir warga dari rumahnya.

Di Palihan, Temon, lokasi yang terdampak tersisa 38 rumah yang terdiri dari 87 orang warga. Mereka adalah penghuni terakhir yang akan digusur paksa oleh pemerintah menggunakan segala cara.

Menurut kami, ada tiga faktor utama yang mendorong pengambilan kebijakan ini: nilai tanah di Yogyakarta yang terus meningkat; pendapatan sektor pertanian yang kian tidak menggiurkan kas Pemerintah Daerah; serta potensi pariwisata Yogyakarta yang menggantikan sektor manufaktur. Strategi tersebut memerlukan investasi yang tidak sedikit pada infrastruktur dasar untuk wisatawan, seperti sarana transportasi, atraksi, dan jalur pejalan kaki; dengan kata lain, strategi pembangunan intensif di bidang pariwisata mensyaratkan kendali pemerintah daerah terhadap tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini tentu tidak menjadi soal apabila sistem pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah jelas. Sayangnya, Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta malah menjamin hak milik Kesultanan dan Kadipaten (Pakualaman) terhadap berbagai lahan “tanpa pemilik” di Yogyakarta pada umumnya dan Temon pada khususnya. Di Temon sendiri, tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport telah diklaim oleh pihak Pakualaman, sehingga warga yang telah menempati daerah tersebut selama beberapa generasi tidak dapat menuntut hak mereka sebagai pemilik tanah.

Situasi ini lantas memaksa kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar Hak Milik atas tanah, yang diperdagangkan oleh modal besar untuk kepentingan yang patut dipertanyakan. Bagaimanapun juga, bukankah Undang-Undang Keiistimewaan Yogyakarta sendiri telah menyatakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan (SG) dan Kadipaten (PAG) diperuntukkan untuk “pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat”?

Dari peristiwa tersebut dan berbagai informasi yang bergulir, kami melakukan pembacaan situasi yang terjadi dan menyimpulkan bahwa:

  1. Adanya ancaman dan intimidasi terhadap warga
  2. Warga dan gerakan sipil melawan setiap bentuk perampasan tanah yang dilakukan perusahaan negara.
  3. Sistem Pertanahan Yogyakarta sebagaimana diamini Undang-undang Keistimewaan melahirkan ketidakadilan dan memicu konflik warga.
  4. Skema pembangunan berorientasi pariwisata yang dilakukan Pemerintah Daerah akan terus menciptakan titik sengketa dengan warga
  5. Keberlangsungan Pariwisata sebagai  ujung tombak kebijakan ekonomi di Yogyakarta mendorong perilaku rente dan monopoli sumber daya oleh segelintir tuan tanah.

 

Sikap HMI Komisariat FISIPOL UGM

Maka berdasarkan pembacaan situasi dan prinsip-prinsip di atas, kami HMI Komisariat FISIPOL UGM memiliki sikap:

  1. Mengecam segala tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap warga
  2. Mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk ikut terlibat aktif bersolidaritas terhadap hak-hak warga yang menolak dirampas ruang hidupnya
  3. Mengambil posisi keberpihakan yang jelas dalam konflik agraria yang terjadi untuk melawan perampasan tanah serta mendukung pelaksanaan amanat UUPA demi struktur agraria yang berkeadilan
  4. Pengertian akan Hak atas Tanah sepantasnya tidak lagi dianggap Hak kepemilikan terhadap komoditas semata, melainkan Hak atas Hidup dan Sumber Penghidupan

Semoga kita terus berada dalam lindungan Allah SWT.

 

Sleman, 4 November 2017

Pengurus Harian HMI Komisariat FISIPOL UGM Cabang Bulaksumur Sleman

Download file rilis versi pdf : http://bit.ly/RILISKP

102 views